BSMI Jakarta, Surabaya – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) di Jawa Timur Expo, Surabaya. Dalam kegiatan ini juga dihadiri oleh Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi).
Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho menjelaskan, dalam kesempatan ini, Jokowi memberikan setidaknya enam arahan terkait dengan antisipasi potensi bencana alam di Indonesia.
“Rakornas dibuka oleh Presiden RI Joko Widodo. Dalam sambutannya Presiden menyatakan forum ini sangat strategis dalam mengkoordinasikan dan mengonsolidasikan kekuatan yang kami miliki untuk mengantisipasi bencana,” kata Sutopo, Sabtu (2/2/2019).
Berdasarkan keterangan tertulis dari Sutopo ada enam hal yang disampaikan dalam arahan Presiden Jokowi, yakni:
Pertama, perencanaan, rancangan dan pembangunan tata ruang harus memperhatikan peta rawan bencana. Ini dalam rangka mitigasi bencana. Dengan melihat siklus bencana yang selalu berulang, lokasi bencana sering di tempat yang sama. Misalnya di NTB, daerah yang dilanda gempa pada tahun 2018 ternyata juga pernah terjadi pada tahun 1978. Gempa di Palu juga sama terjadi sebelumnya.
Setiap rancangan pembangunan ke depan harus dilandaskan pada aspek-aspek pengurangan risiko bencana. Menurut dia, Bappeda harus paham hal ini, di mana daerah yang boleh dan tidak boleh diperbolehkan.
Rakyat betul-betul dilarang untuk masuk ke dalam tata ruang yang memang sudah diberi tanda merah. Mereka harus taat dan patuh kepada tata ruang.
Kedua, pelibatan akademisi, pakar-pakar kebencanaan untuk meneliti, melihat, mengkaji, titik mana yang sangat rawan bencana harus dilakukan secara masif. Para peneliti dan pakar harus mampu memprediksi ancaman dan mengantisipasi serta mengurangi dampak bencana.
Libatkan akademisi dan pakar, jangan bekerja hanya saat terjadi bencana. Pakar di Indonesia meskipun tidak banyak tetapi ada, sehingga kita mengetahui adanya megathrust, pergeseran lempeng dan lain-lain. Setelah pakar berbicara, kemudian sosialisasikan kepada masyarakat.
Ketiga, apabila ada kejadian bencana, maka otomatis Gubernur akan menjadi komandan satgas darurat bersama Pangdam dan Kapolda menjadi wakil komandan satgas. Jangan dikit-dikit naik ke pusat.
Keempat, Pembangunan sistem peringatan dini yang terpadu berbasiskan rekomendasi dari pakar harus dipakai, termasuk hingga ke level daerah. Kepala BNPB mengkoordinasikan K/L terkait agar sistem peringatan dini segera terwujud dan kita pelihara dan rawat. Belajar dari Jepang, masyarakat tidak panik saat gempa. Mereka baru berlari ketika ada sirine dan mengetahui jalur evakuasi.
Kelima, Lakukan edukasi kebencanaan. Harus dimulai tahun ini yang dilakukan di daerah rawan bencana kepada sekolah melalui guru dan para pemuka agama. Oleh karena itu, papan peringatan diperlukan, rute-rute evakuasi diperlukan. Segera dikerjakan agar ada kejelasan ke mana evakuasi harus dilakukan saat ada ancaman bencana.
Keenam, Lakukan simulasi latihan penanganan bencana secara berkala dan teratur untuk mengingatkan masyarakat kita secara berkesinambungan sampai ke tingkat RW hingga RT, sehingga masyarakat kita betul-betul siap menghadapi bencana. Bencana bukan hanya tsunami, banjir, tanah longsor, gempabumi dll. Bencana yang banyak menelan korban adalah gempa bumi.
Rakernas dihadiri lebih dari 4.000 peserta dari BPBD seluruh Indonesia dan perwakilan dari kementerian, lembaga, gubernur, bupati/wali kota, TNI, Polri, akademisi dan lainnya.
